Persepsi Masyarakat Terhadap Kejadian Tanah Longsor Dalam Pembangunan Perumahan Mewah Kota Samarinda
DOI:
https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.947Keywords:
Community perception, Policy impact, Housing developmentAbstract
. This research raises the issue of elite housing development on Jalan M.T. Haryono in Samarinda City, which has generated controversy due to violations and negative impacts on the surrounding. This research aims to understand the perceptions of the people of Gang 6 M. Said who became victims of landslides caused by its activities.This research uses a qualitative method with data collection techniques analyzing news articles, scientific journals, official reports, and other related documents, field observations and in-depth interviews with people in there. The results showed that the people who lived in there have almost similar perceptions towards the construction of this elite housing project. Most of the community didn’t know that the lowering of the seal of the development project had been carried out from March 2024. However, the majority of residents still feel worried after the landslide incident. Therefore, some residents moved from the area near the development project. Although, the residents also appreciate the responsibility of the housing company afterwards, starting from material responsibility and the needs such as food, blankets, and others, and thankful for the steps taken by the Samarinda City Government, which is swift to face, listen to, and follow up on this issue.
References
Abdurrakhman Alhakim, Y. P. (2021). Analisis Mengenaı Dampak Lıngkungan (Amdal) Oleh Perusahaan Dı Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science.
Eri Pranata, M. M. (2019). Dampak Sosial Terhadap Rencana Pembangunan Perumahan Regional Di Kawasan Pangi Desa Latali Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Pendidikan Sosiologi.
Keleresan, N. (2017). Peranan Amdal Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Di Kota Tangerang Selatan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Pemerintah Kota Surakarta. (2022, Februari 21). Pahami Aturan KKPR untuk Bangun Gedung.Diambil kembali dari surakarta.go.id: https://surakarta.go.id/?p=23152
Perumahan & Kawasan Permukiman. (2023, Maret 07). Apa Beda IMB dan PBG? Mengapa Berubah? Diambil kembali dari PERKIM.ID: https://perkim.id/permukiman/apa-beda- imb-dan-pbg-mengapa-berubah/
Redaksi. (2023, Februari 15). Dewan Samarinda Dorong Penyelesaian Terkait Bencana Tanah Longsor Proyek Perumahan Elit Jalan MT. Haryono. Diambil kembali dari Kaltim Press: https://kaltim.press/dewan-samarinda-dorong-penyelesaian-terkait-bencana- tanah-longsor-proyek-perumahan-elit-jalan-mt-haryono/
Renata Christha Auli, S. (2023, Semptember 04). Pengertian PBG dan Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya. Diambil kembali dari Hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pbg-dan-sanksi-jika-bangunan-tak- memilikinya-lt50a86f56c173c/
Wahyu Ramadhan, M. B. (2024). Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Perubahan Kondisi Lingkungan Di Desa Palasari Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.
Zegovia Parera, A. S. (2021). Mekanisme Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan. Batulis Civil Law.
Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 4 Ayat (1). Jakarta.
Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 17 Ayat (6). Jakarta.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.