PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG CACAT MENTAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

Authors

  • Mukhti Mukhti Universitas Batam

DOI:

https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.342

Keywords:

Legal Protection, Disabled Persons, Crime

Abstract

Whereas the legal arrangement that regulates the implementation of legal protection for persons with mental disabilities as victims of criminal acts is Law Number 19 of 2011 concerning Ratification of the Rights of Persons with Disabilities, persons with disabilities are people who have physical, mental, intellectual or sensory limitations for a long time in interacting with the environment and attitudes of the people may encounter obstacles that make it difficult to participate fully and effectively based on equal rights. The implementation of examinations for persons with mental disabilities as victims of criminal acts is through 4 forms of protection, namely by implementing law enforcement, educative prevention, preventive management, and repressive management. Therefore it is necessary for the Office of Social Affairs and Labor to conduct training and allocate budget funds to ensure legal protection for persons with disabilities who are victims of criminal acts.

 

 

References

Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S), Peringatan Hari Anak, Warta Sosial, 2004:6.

Coleridge Peter, 2007, Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Noviani Arum Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila” (Jogjakarta: UIN SUKA), 2015.

Noviani Arum Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila” (Jogjakarta: UIN SUKA), 2015.

Risnawati Utami, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights, 2012.

Tri Widya Kurniasari, Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Hak Pendidikan Dan Kesehatan Bagi Anak-Anak Penyandang Cacat (Difabel), (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 2011.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

William and Mechael. Mental Health Despite Mental Retardation. Putri. 1999.

Downloads

Published

2023-01-26

How to Cite

Mukhti Mukhti. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG CACAT MENTAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA . ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1(1), 131–137. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.342