Akibat Hukum Pemberlakuan Multi Voting Shares Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.200Keywords:
Multi Voting Shares, Good Corporate Governance, Pemegang Saham MinoritasAbstract
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22/2021 memperbolehkan perusahaan tertentu untuk menerapkan Multi Voting Shares (MVS). Diterapkannya MVS mengakibatkan rasio antara hak suara dan kepemilikan saham yang tidak seimbang. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari pemberlakuan Multi Voting Shares dihubungkan dengan penerapan Good Corporate Governance sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa MVS dapat meningkatkan potensi dilanggarnya berbagai prinsip GCG, yaitu prinsip Independensi, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Tidak hanya itu, MVS juga berpotensi meningkatkan terjadinya transaksi self-dealing yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pemegang saham minoritas.
References
Ivy Wong et.al., “The Revival of Dual Class Shares”, IFLR, 2020
Jojok Dwiridotjahjono, “Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia”, Jurnal Adminsitrasi Bisnis, Vol. , No.2,2009.
Mayang Mahrani dan Noorlailie Soewarno, “The effect of Good Corporate Governance Mechanism and Corporate Social Responsibility on Financial Performance with Earnings Management as Mediating Variable”, Asian Journal of Accounting Research, Vol. 3, No.1, Oktober 2018
Minsun Lee dan Dae-il Nam, “Unicorn Startups’ Investment Duration, Government Policy, Foreign Investors, and Exit Valuation, Asia-Pacific Journal of Business Venturing and Entrepreneurship Vol 15 No. 5, 2020.
Rio Christiawan, Aspek Hukum Startup, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Sanjay Anand, Essentials of Corporate Governance, Kanada: John Wiley & Sons, 2008.
Susi Rida RaniAti Simamora dan Eddy Rismanda Sembiring, “Pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015”, JRAK, Vol. 4 No. 1, 2018.
Tri Widiyono, “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUPT Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya”, Lex Jurnalica,Vol. 10, No. 1, April 2013.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Invoasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.
Website
Britannica, https://www.britannica.com/topic/DreamWorks-Animation, diakses pada 25 November 2022.
Good News from Indonesia,https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/12/16/5-raksasa-startup-indonesia-no-1-berstatus-decacorn, diakses pada 11 Mei 2022.
Investor.ID, https://investor.id/market-and-corporate/299884/dana-ipo-goto- gede-seginirealisasinya#:~:text=JAKARTA%2C%20investor.id%20%E2%80%93%20PT,sebesar%20Rp%2013%2C72%20triliun., diakses pada 15 November 2022.
Ivey business Journal, https://iveybusinessjournal.com/dual-class-shares-risks-and-advantages/, diakses pada 03 Januari 2023.
The New York Times, https://www.nytimes.com/2016/07/09/business/dealbook/lawsuit-aims-at-jeffrey-katzenberg-and-his-dual-class-shares.html, diakses pada 16 Maret 2022.
